Defisit APBN Tembus Rp319 Triliun, Utang Baru Hampir Rp500 Triliun

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun hingga akhir September. Pada periode yang sama, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan melalui penarikan utang baru sebesar Rp494,3 triliun.

Data tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (09/10/2026). Defisit APBN hingga September setara dengan 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menilai kondisi tersebut masih sesuai dengan perencanaan fiskal yang telah ditetapkan sejak awal tahun. APBN memang dirancang mengalami defisit untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan belanja negara.

Baca: Bazar MTQ ke-55 Kampar Resmi Dibuka, Ahmad Yuzar Dorong UMKM dan Ekonomi Rakyat

"Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pendapatan Negara Tumbuh, Belanja Capai Rp2.660 Triliun

Baca: Helat Pelalawan 2026, PT Musim Mas Siapkan 7,5 Ton Minyak Goreng Murah untuk Warga

Hingga akhir September 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun atau sekitar 74,2 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.842 triliun.

Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menjadi faktor utama terbentuknya defisit anggaran.

Dari sisi penerimaan, sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar bagi kas negara. Penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun, meningkat 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca: Hendry Munief: Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis, Semua Sektor Berdampak Positif bagi Masyarakat

Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5 persen. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun, meningkat 41,7 persen secara tahunan.

Pemerintah terus mengandalkan peningkatan penerimaan negara untuk mendukung pembiayaan belanja, termasuk program prioritas, pelayanan publik, serta berbagai kebutuhan pembangunan.

Baca: Hendry Munief: Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis, Semua Sektor Berdampak Positif bagi Masyarakat

Dari total belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.069,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp991,9 triliun.

Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Defisit APBN Diproyeksikan Mencapai 2,8 Persen PDB

Baca: OJK Siapkan Aturan Dividen Bank, Laba Harus Disisihkan untuk Perkuat Keamanan IT

Suahasil menjelaskan, defisit anggaran merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah. Belanja negara direncanakan lebih besar daripada pendapatan untuk mendukung berbagai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Ini on track karena memang APBN kita desain defisit, kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari," jelas Suahasil.

Baca: BPJS Kesehatan Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Menkes Soroti Layanan Rumah Sakit

Sebagai perbandingan, defisit APBN pada akhir Agustus 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen dari PDB.

Memasuki akhir September, angka tersebut meningkat menjadi Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB.

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran akan terus bergerak mengikuti perkembangan realisasi pendapatan dan belanja hingga akhir tahun. Target defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,8 persen dari PDB.

Baca: Pemkab Kampar Perkuat Sinergi Ekonomi Daerah Lewat RUPSLB BRK Syariah

"Hari ini akhir September 1,2% nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," jelasnya.

Penarikan Utang Baru Capai Rp494,3 Triliun

Baca: Muhammadiyah Dorong Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Tauhid dan Kolaborasi

Di tengah defisit anggaran, pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga September 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Meski nilainya mendekati Rp500 triliun, realisasi pembiayaan utang tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2025, pembiayaan utang tercatat sebesar Rp502,9 triliun atau 64,8 persen dari target saat itu.

Baca: Hendry Munief: Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

Suahasil menegaskan bahwa pemerintah tetap menjaga pengelolaan pembiayaan utang agar sesuai dengan rencana fiskal.

"Pembiayaan utang terjaga on track," tutur Suahasil.

Baca: Kampar Perkuat Digitalisasi Keuangan dan Akses Fintech untuk UMKM

Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hingga September 2026, penerbitan SBN secara neto tercatat sebesar Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman mencatatkan angka minus Rp3,2 triliun.

Pemerintah menyatakan akan terus memperhatikan perkembangan pasar keuangan dan kondisi ekonomi global dalam menentukan strategi pembiayaan.

Baca: Utang BLBI Rp218,3 Triliun Lunas, Pemerintah Tutup Lembaran Krisis 1998

"Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," tambah Suahasil.

Pemerintah Berhati-hati Menerbitkan Surat Berharga Negara

Baca: Utang Whoosh Jadi Sorotan, Kemenkeu Pastikan Pengalihan Saham Masih Berproses

Suahasil menegaskan, penerbitan SBN tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan kondisi pasar, perkembangan suku bunga, serta dinamika ekonomi global sebelum menentukan waktu dan besaran penerbitan surat utang.

Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan kebutuhan pembiayaan negara tetap terpenuhi.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," tutur Suahasil.

Baca: Pengembangan Hortikultura Kampar Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

Dengan defisit yang mencapai Rp319 triliun dan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga September, perkembangan APBN 2026 masih akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengoptimalkan penerimaan serta mengendalikan belanja pada sisa tahun anggaran.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan APBN tetap berjalan sesuai perencanaan, dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan. (SM)