DPR Perkuat Koordinasi Ekonomi, Dasco Soroti Sinkronisasi Kebijakan Nasional
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – DPR RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan sejumlah lembaga strategis untuk membahas perkembangan ekonomi serta keuangan nasional. Sinkronisasi kebijakan menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/09/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan DPR RI, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut hadir dalam pembahasan yang menyoroti arah kebijakan ekonomi nasional.
Dasco mengatakan koordinasi lintas lembaga diperlukan agar kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara dapat bergerak dalam arah yang saling mendukung.
Baca: Hampir 48 Ribu Nasabah PNM di Rohil, Jhony Charles Dorong UMKM Naik Kelas
"Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ujar Dasco.
Menurut dia, penguatan komunikasi antarlembaga penting untuk memastikan setiap institusi dapat memahami kebijakan, langkah, serta tantangan yang dihadapi lembaga lainnya.
Baca: PRJ Surabaya 2026 Jadi Ajang Kokola Gaet Gen Z, Kukis Black Dilengkapi Promo dan Hadiah
Dengan komunikasi yang lebih intensif, kebijakan di satu sektor diharapkan tidak berjalan sendiri dan dapat diselaraskan dengan kebijakan pada sektor lainnya.
"Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini dan pelaksanaan berbagai kebijakan strategis. Sejumlah persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga turut menjadi perhatian.
Baca: Hendry Munief Dorong Digitalisasi UMKM untuk Perluas Pasar dan Tingkatkan Daya Saing
DPR menilai koordinasi diperlukan untuk menjaga agar implementasi kebijakan ekonomi tetap efektif, terukur, dan memiliki akuntabilitas kepada publik.
Dasco menegaskan koordinasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi maupun kewenangan masing-masing lembaga. Sebaliknya, komunikasi lintas institusi diarahkan untuk memperkuat keselarasan dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi nasional.
Baca: IHSG Tertekan Usai Reshuffle Prabowo, Level 6.000 Kembali Jadi Sorotan Investor
Pertemuan di Gedung Nusantara III itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
Koordinasi antara DPR dan lembaga-lembaga terkait tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi kelembagaan dalam merespons isu strategis yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan nasional. (SM)
