Menkeu Purbaya Soroti Pengawasan Anggaran, Rp20,5 Triliun Siap Disalurkan ke Daerah
KANALSUMATERA.com - KUPANG – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan terhadap penyaluran anggaran pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting agar belanja negara benar-benar tepat sasaran sekaligus menopang stabilitas fiskal dan ekonomi daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selasa (11/08/2026).
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja dan berdialog dengan jajaran Kementerian Keuangan di Kupang, NTT. Pertemuan itu menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah.
Selain mengevaluasi realisasi APBN, pertemuan tersebut membahas perkembangan penerimaan negara serta dukungan anggaran terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk upaya pengendalian inflasi.
Baca: Rupiah Melemah Tajam, KAMMI Pekanbaru Desak Pemerintah dan BI Bertindak Nyata
“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
Dana Rp20,5 Triliun Disiapkan untuk Daerah
Baca: Saldo Minimum Bank per Mei 2026, Mandiri, BRI, dan BNI: Jangan Sampai Rekening Tidak Aktif!
Dalam kesempatan itu, Purbaya mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota. Dana tersebut telah siap dicairkan dan mencakup pemerintah daerah di wilayah NTT.
Menurut Purbaya, besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan anggaran tersedia, tetapi juga memastikan penggunaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” katanya menegaskan.
Baca: Anggota DPR Hendry Munief Dorong Sektor Ekraf Dapat Akses Dana KUR dan Jadi Agunan Usaha
Purbaya menekankan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Karena itu, proses penyaluran hingga pemanfaatan anggaran perlu dipantau secara hati-hati.
NTT Perkuat Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi
Baca: Soal Defisit APBN 2025, Menkeu Purbaya: Bisa Nol, Tapi Ekonomi Morat Marit
Penguatan pengawasan anggaran juga dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi.
Dashboard tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas belanja pemerintah, melihat perkembangan tren inflasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sasaran.
Upaya menjaga stabilitas ekonomi di NTT juga dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. Kanwil DJPb NTT terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Baca: Lubang Fiskal 2025 dan Proyeksi 2026
Koordinasi tersebut dilakukan antara lain melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap penyaluran APBN di daerah tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mampu memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (SM)
