ILaPOC 2026 Tegaskan Jaminan Sosial Jadi Kunci Keberlanjutan Industri Sawit Indonesia
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan aspek lingkungan dan peningkatan produksi. Perlindungan serta kesejahteraan pekerja dinilai harus menjadi bagian penting dalam membangun industri sawit yang berkelanjutan. Minggu (22/11/2026).
Pesan tersebut mengemuka dalam penyelenggaraan Indonesia Labour on Palm Oil Conference (ILaPOC) 2026 yang digelar di Jakarta, 18 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sawit Nasional.
Konferensi yang digagas Sumarjono Saragih, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031, mengangkat tema “Jaminan Sosial Pilar Sawit Berkelanjutan”.
Baca: Proyek Influencer Rp14,69 Miliar Disorot, RANS Raffi Ahmad Beri Klarifikasi
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan didorong untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu fondasi penting dalam mewujudkan industri sawit yang bertanggung jawab.
Prinsip yang diusung dalam konferensi ini adalah No Social Security, No Sustainability. Artinya, keberlanjutan industri sawit tidak akan berjalan secara menyeluruh apabila para pekerja yang menjadi bagian dari rantai pasok belum mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.
Baca: Strategi Padat Karya dan Investasi Antar Pekanbaru Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Indonesia
ILaPOC 2026 mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pengusaha, pekerja, pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional.
Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan, di antaranya jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dialog sosial, praktik ketenagakerjaan yang baik, serta inklusi keuangan.
Perlindungan Pekerja Informal Jadi Perhatian
Baca: OJK Perpanjang Buyback Saham Tanpa RUPS hingga Juni 2027, Ini Aturan yang Wajib Dipatuhi Emiten
Salah satu tantangan besar dalam membangun ekosistem sawit berkelanjutan adalah memperluas perlindungan kepada pekerja informal.
Selama ini, pekerja formal di perusahaan pada prinsipnya telah memiliki kewajiban perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masih banyak kelompok pekerja informal yang membutuhkan perhatian lebih.
Baca: Jalan di Inhu-Inhil Rusak Diduga Akibat Angkutan Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha
Mereka antara lain petani sawit, buruh tani, sopir angkutan, pemilik warung, serta berbagai pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas industri kelapa sawit.
Sebaran pekerja informal yang luas, terutama di kawasan perdesaan, menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Karena itu, diperlukan kerja sama antara perusahaan perkebunan, pemerintah, pekerja, koperasi, dan masyarakat sipil agar akses perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di sekitar perkebunan.
Baca: Helat Pelalawan 2026, PT Musim Mas Siapkan 7,5 Ton Minyak Goreng Murah untuk Warga
Upaya tersebut juga diharapkan tidak hanya menjadi program perusahaan tertentu, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama di sepanjang rantai pasok industri sawit.
Keberlanjutan Sawit Harus Memperhatikan Tiga Aspek
Baca: Hendry Munief: Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis, Semua Sektor Berdampak Positif bagi Masyarakat
Dalam pembahasan ILaPOC 2026, keberlanjutan industri kelapa sawit ditekankan harus dibangun melalui keseimbangan tiga aspek utama, yakni manusia (People), lingkungan (Planet), dan kesejahteraan ekonomi (Prosperity).
Ketiga aspek tersebut menjadi landasan kampanye People-Centric Sustainable Palm Oil, yang menempatkan manusia sebagai bagian utama dalam pengembangan industri sawit.
Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan sektor perkebunan kelapa sawit tidak semata-mata diukur dari produktivitas, nilai perdagangan, maupun kemampuan menjaga lingkungan.
Baca: IHSG Tertekan Usai Reshuffle Prabowo, Level 6.000 Kembali Jadi Sorotan Investor
Kesejahteraan pekerja, perlindungan hak tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, serta pencegahan pekerja anak juga perlu menjadi indikator penting.
ILaPOC turut mendorong penyebarluasan praktik-praktik baik ketenagakerjaan yang telah diterapkan sejumlah pelaku industri agar dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.
Baca: Restitusi Pajak Era Suahasil Diperketat, Menkeu Tegaskan Hak Wajib Pajak Tetap Dijamin
Tuntutan Pasar Internasional Semakin Ketat
Penguatan perlindungan pekerja juga berkaitan dengan meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap penerapan prinsip bisnis yang menghormati hak asasi manusia.
Sejumlah kerangka kebijakan yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut antara lain Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Uni Eropa, Human Rights Due Diligence (HRDD), serta Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Baca: Hendry Munief: Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata
Perkembangan standar global tersebut membuat perusahaan semakin dituntut memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya.
Bagi industri sawit Indonesia, penerapan praktik kerja layak menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga kepercayaan dan daya saing di pasar internasional.
Baca: Enam Sentimen Global Menguji Pasar RI, Keputusan BI Dinanti Investor
Perusahaan tidak hanya dituntut memenuhi standar produksi dan lingkungan, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta risiko sosial dalam rantai pasok dapat dikelola dengan baik.
Ke depan, ILaPOC diharapkan dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan setiap peringatan Hari Sawit Nasional.
Melalui konferensi tersebut, penguatan jaminan sosial dan gerakan GESIT Sawit diharapkan mampu memperluas perlindungan bagi pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit.
Baca: FOSS Group Perkenalkan Teknologi Aerogel Fire Protection untuk Keselamatan Kebakaran di Indonesia
Dengan demikian, keberlanjutan industri sawit Indonesia tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, tetapi juga pada jaminan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. (SM)
