Restitusi Pajak Era Suahasil Diperketat, Menkeu Tegaskan Hak Wajib Pajak Tetap Dijamin

Kanama
Rabu, 30 September 2026 09:58:42

KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Kebijakan restitusi pajak memasuki babak baru setelah pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan hingga audit khusus terhadap restitusi pajak.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, penguatan pengawasan tersebut bukan berarti pemerintah akan menghambat pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang memang memenuhi ketentuan.

Pemerintah justru ingin memastikan proses restitusi berjalan sesuai aturan, terutama terkait validitas faktur, transaksi, serta hubungan antarwajib pajak yang menjadi dasar pengajuan restitusi.

Baca: Misharti Dorong UMKM Kampar Naik Kelas, Olahan Ikan Patin Dibidik Tembus Pasar Luas

"Saya ingin menegaskan di sini, saya tegaskan terakhir juga pada Konferensi Pers APBN KiTa, pemerintah akan menghormati seluruh hak wajib pajak yang mengajukan restitusi. Namun pada saat yang bersamaan, kami juga ingin memastikan kepatuhannya mengenai faktur, kepatuhan mengenai transaksi, kepatuhan mengenai hubungan antar wajib pajak yang harus di-establish dalam kerangka mendapatkan restitusi tersebut," ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/09/2026).

Audit Khusus Restitusi Pajak

Baca: Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD, EMA Klaim Dampaknya di Bawah 2 Persen

Ketentuan baru tersebut tercantum dalam Pasal 37 UU APBN 2027. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk audit khusus yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan dan pengembalian restitusi akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan penerimaan negara sekaligus memastikan restitusi diberikan berdasarkan dokumen dan transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca: Rupiah Tertekan, BI Perkuat Insentif Modal Asing dan Naikkan Bunga Deposit Jadi 5 Persen

Meski pengawasan diperketat, Suahasil menyatakan pemerintah tetap memperhatikan kondisi dunia usaha. Industri berorientasi ekspor dan sektor padat karya menjadi perhatian karena berhubungan dengan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

"Industri kita adalah salah satu komponen yang kami ingin dorong untuk menjalankan ekspor, ini sangat penting untuk kami bantu. Industri padat karya juga sangat penting untuk kami bantu karena dia konsisten dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekspor," tuturnya.

Baca: Inflasi AS Melonjak ke 3,7%, Surplus Dagang China Tembus US$133 Miliar: Pasar Menanti Sinyal The Fed

Restitusi Pajak Turun pada 2026

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan pencairan restitusi hingga Agustus 2026 mencapai Rp191,82 triliun. Angka tersebut terdiri dari restitusi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp55,79 triliun, PPN dan PPnBM Rp134,32 triliun, serta PBB dan pajak lainnya Rp1,71 triliun.

Realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan yang lebih selektif dalam memproses restitusi, terutama terhadap wajib pajak yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca: IHSG Tertekan Usai Reshuffle Prabowo, Level 6.000 Kembali Jadi Sorotan Investor

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan proses restitusi tetap dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tetap dapat memperoleh pengembalian sesuai ketentuan.

Sementara itu, Suahasil sebelumnya juga menegaskan bahwa restitusi yang memang menjadi hak pelaku usaha akan tetap diberikan.

Baca: Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Capai Rp8,3 Juta per Bulan, Zulhas Ungkap Status Kerjanya

"Kalau merupakan hak dari pelaku usaha, pasti akan diberikan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa pada September 2026.

Dengan aturan APBN 2027 tersebut, pemerintah kini memiliki instrumen pengawasan yang lebih tegas terhadap proses restitusi. Di sisi lain, hak wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak tetap dinyatakan sebagai bagian yang harus dihormati sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. (SM)



Terkait
BPJS Kesehatan Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Menkes Soroti Layanan Rumah Sakit
BPJS Kesehatan Dapat Suntikan Rp20 Triliun, Menkes Soroti Layanan Rumah Sakit
Muhammadiyah Dorong Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis T
Hendry Munief: Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kaw
Kabar Baik..! Menkeu Purbaya Buka Opsi Naikkan Batas Om
Lainnya
Hendry Munief Kunjungi UMKM Pinaloka di Siak, Manfaatkan Komoditas Lokal sebagai Produk Unggulan
Hendry Munief Kunjungi UMKM Pinaloka di Siak, Manfaatkan Komoditas Lokal sebagai Produk Unggulan
PTPN V Raih Keuntungan 417 Milyar Pada 2020, Ini Penyeb
Tiga BUMN Bangun Industri Hilirisasi Batu Bara di Sumse
Minat Medco Kelola Blok Corridor di Sumatera Selatan
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket