APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Rp4.106 Triliun untuk Program Prioritas
KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Selasa (29/09/2026).
Besaran tersebut meningkat Rp9,07 triliun dibandingkan rancangan sebelumnya yang berada di angka Rp4.097,19 triliun. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, desain APBN 2027 diarahkan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global sekaligus mempercepat berbagai agenda pembangunan nasional.
Baca: Pemkab Kampar Perkuat Sinergi Ekonomi Daerah Lewat RUPSLB BRK Syariah
"Arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, merespons ketidakpastian global dan mempercepat pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pondasi yang kuat tersebut harus kita jaga dan terus diperkuat," ujar Suahasil.
Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.911,95 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp522,48 triliun.
Baca: Dekranasda Kampar Dorong Kerajinan Lokal dan UMKM Tembus Pasar Nasional
Sementara itu, pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun dengan defisit tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," terangnya.
Pendidikan Dapat Rp824 Triliun
Baca: Muhammadiyah Dorong Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Tauhid dan Kolaborasi
Salah satu sektor yang mendapat alokasi besar dalam APBN 2027 adalah pendidikan dengan anggaran mencapai Rp824 triliun.
Dana tersebut diarahkan untuk sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui LPDP.
Baca: Kampar Perkuat Digitalisasi Keuangan dan Akses Fintech untuk UMKM
"Ini bukan hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi, tetapi kita pahami adalah investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia," katanya.
Perlindungan Sosial Rp539,7 Triliun
Pemerintah juga mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk program perlindungan sosial. Anggaran tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin, serta kelompok rentan.
Baca: DPR Perkuat Koordinasi Ekonomi, Dasco Soroti Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Penyaluran anggaran mencakup berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketahanan Pangan dan Transfer ke Daerah
Baca: Enam Sentimen Global Menguji Pasar RI, Keputusan BI Dinanti Investor
Untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung agenda swasembada pangan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp195,3 triliun.
Selain itu, Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp735 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah.
"APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap Rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat," ujarnya.
Baca: 40 Persen Saham BEI Bakal Dimiliki Danantara, Independensi Jadi Sorotan
Delapan Fokus Program Prioritas Nasional
APBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup sekitar 60 program kerja.
Baca: Perdana Jadi Menkeu, Suahasil Ungkap APBN Defisit Rp240,1 Triliun hingga Agustus
Delapan fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, terdapat program pendukung yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
"Berbagai agenda pembangunan tersebut dapat dijalankan secara efektif apabila ditopang APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan terukur," jelasnya.
Baca: IHSG Menguat 0,40 Persen ke 6.462, Rupiah Tertekan di Rp17.742
Dalam pembahasan APBN 2027, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Nilai tukar rupiah dipatok Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$75 per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari. (SM)
