BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ada JIS dan Cikal

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekitar 80 sekolah swasta yang masuk kategori elite dikeluarkan dari daftar penerima program tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penyisiran dilakukan agar program MBG lebih tepat sasaran. Sekolah-sekolah dengan kondisi ekonomi yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri menjadi bagian dari evaluasi tersebut.

“Kita sudah sisir sekarang ini beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80an sekolah gitu seIndonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya. itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” ucap Sudaryono di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (28/08/2026).

Baca: Kanada Balas Tarif AS 50 Persen, Mark Carney Siapkan Perlawanan Dolar demi Dolar

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut menyasar sekolah swasta tertentu serta sejumlah sekolah berasrama yang dinilai telah memiliki fasilitas dan dukungan pembiayaan sendiri.

Beberapa nama sekolah yang disebut masuk dalam penyisiran antara lain Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, dan Kemala Bhayangkari. Nama-nama tersebut dicontohkan sebagai sekolah yang dapat dikeluarkan dari alokasi MBG.

Baca: BI Bali Perluas Pasar UMKM Wastra dan Kerajinan Lewat KKI

“Misalnya masukkan saja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari misalnya. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” ujarnya.

BGN Fokuskan MBG kepada Penerima yang Membutuhkan

Penataan sekolah penerima MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan refocusing program. BGN sebelumnya telah berkomunikasi dengan pihak sekolah, komite, dan orang tua siswa sebelum menentukan sekolah yang tidak lagi mendapatkan alokasi.

Baca: Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc untuk Bersihkan BUMN dari Dugaan Korupsi

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak ingin memaksakan program kepada sekolah yang memang tidak membutuhkan MBG. Prinsip utama program tersebut adalah memastikan bantuan gizi diberikan kepada kelompok yang berhak dan membutuhkan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan evaluasi terhadap kelompok masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi tinggi. Dengan penyisiran tersebut, anggaran dan sumber daya MBG diharapkan dapat lebih difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi pemerintah.

Baca: Sensus Ekonomi 2026 Masih Berlangsung, BPS Minta Warga Tak Menolak Petugas

Sebelumnya, BGN menyebut terdapat ratusan sekolah swasta yang telah menyampaikan tidak membutuhkan MBG. Namun, data penerima manfaat masih bersifat dinamis karena proses verifikasi dan pemutakhiran terus dilakukan.

Dengan ditetapkannya sekitar 80 sekolah swasta elite yang tidak memperoleh alokasi, pemerintah berharap pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk kelompok penerima yang menjadi prioritas. (SM)