Prabowo Target Tutup 700 BUMN hingga Akhir 2026, Efisiensi Rp100 Triliun
KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali mempertegas agenda penataan perusahaan negara. Sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan ditutup hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari langkah konsolidasi dan efisiensi.
Agenda tersebut menjadi salah satu pembahasan saat Prabowo mengumpulkan sejumlah pejabat terkait di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (04/09/2026) malam.
Pertemuan itu dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara.
Baca: Kemenhub Naikkan Fuel Surcharge Tiket Pesawat Ekonomi hingga 40 Persen
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut membahas agenda strategis pemerintah, mulai dari percepatan hilirisasi hingga penataan perusahaan pelat merah.
“Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, khususnya terkait percepatan hilirisasi serta penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ungkap Teddy.
290 BUMN Sudah Ditutup
Dalam agenda penataan tersebut, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Langkah itu disebut telah memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Pemerintah tidak berhenti pada penutupan ratusan perusahaan tersebut. Konsolidasi BUMN akan dilanjutkan dengan target menutup sedikitnya 700 BUMN lainnya sampai penghujung 2026.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara sekaligus mengurangi keberadaan badan usaha yang dinilai tidak lagi diperlukan dalam struktur BUMN.
Efisiensi Anggaran Diproyeksikan Rp100 Triliun
Restrukturisasi BUMN juga diproyeksikan memberikan efisiensi anggaran yang lebih besar. Pemerintah memperkirakan penataan tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp100 triliun.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun struktur BUMN yang lebih ramping dan efisien, sekaligus memperkuat perusahaan negara yang memiliki peran strategis bagi perekonomian.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” lanjut Teddy.
Hilirisasi Jadi Agenda Utama
Selain penataan BUMN, Prabowo juga menyoroti percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap investasi dapat diperkuat, kegiatan industri nasional berkembang, serta manfaat ekonomi dari sumber daya alam Indonesia semakin besar.
Pertemuan di Hambalang turut dihadiri COO Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dengan target penutupan 700 BUMN hingga akhir tahun, pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan proses restrukturisasi berjalan terukur tanpa mengganggu fungsi perusahaan negara yang masih memiliki peran penting bagi masyarakat dan perekonomian nasional. (SM)
