Perdana Jadi Menkeu, Suahasil Ungkap APBN Defisit Rp240,1 Triliun hingga Agustus
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap perkembangan terbaru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/09/2026).
Dalam pemaparan perdananya sebagai Menteri Keuangan, Suahasil menyebut APBN hingga akhir Agustus 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah. Hingga Agustus, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun.
Baca: BGN Batasi Biaya Operasional Dapur MBG Rp3.000 per Porsi, Target Hemat Rp3 Triliun
Meski mencatat defisit, Suahasil menyampaikan bahwa kondisi APBN masih berada dalam batas yang terkendali. Ia juga menyoroti posisi keseimbangan primer yang masih mencatat surplus.
"Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer positif, defisit tetap dalam batasan terkendali. Ini artinya perjalanan APBN relatif on track, pendapatan negara 2.055 triliun, 65,2 persen dari target, belanja negara Rp 2.295 triliun, maka defisit adalah Rp 240,1 triliun, artinya 0,93 persen dari PDB kita," katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jumat (18/09/2026).
Baca: PRJ Surabaya 2026 Jadi Ajang Kokola Gaet Gen Z, Kukis Black Dilengkapi Promo dan Hadiah
Berdasarkan data pemerintah, pendapatan negara Rp2.055,6 triliun tersebut telah mencapai 65,2 persen dari target APBN 2026. Sementara itu, belanja negara sebesar Rp2.295,7 triliun setara dengan 59,7 persen dari pagu anggaran.
Kinerja pendapatan negara hingga Agustus juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 25,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Di sisi lain, belanja negara tumbuh 17,1 persen yoy.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Baca: Pertamina GP Indonesia 2026 Bikin Ekonomi Lokal Lombok Melesat, Omzet Kuliner Naik
Di tengah defisit APBN, pemerintah mencatat keseimbangan primer masih positif sebesar Rp154 triliun hingga Agustus 2026.
Keseimbangan primer menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi fiskal sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang. Pemerintah menyatakan posisi tersebut menunjukkan APBN masih berjalan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.
Baca: Hendry Munief: Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis, Semua Sektor Berdampak Positif bagi Masyarakat
Suahasil juga menegaskan pemerintah tetap memperhatikan perkembangan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian nasional.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah konflik di Timur Tengah serta perkembangan kebijakan suku bunga Amerika Serikat.
"Kita baca gimana konflik Timur Tengah masih berlanjut, tambah seru, di tengah-tengah itu 2 hari lalu banyak yang sudah melaporkan juga bahwa The Fed menaikkan suku bunga. Tentu ini antisipasi di sisi Amerika karena dia antisipasi dari perkeonomian AS," ujarnya.
Baca: Pemkab Kampar Perkuat Sinergi Ekonomi Daerah Lewat RUPSLB BRK Syariah
Defisit APBN Tetap Dalam Batas yang Ditentukan
Pemerintah memastikan pengelolaan defisit APBN tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Suahasil menyatakan pemerintah menggunakan batas maksimal defisit sebesar 3 persen dari PDB sebagai acuan pengelolaan fiskal.
Baca: FOSS Group Perkenalkan Teknologi Aerogel Fire Protection untuk Keselamatan Kebakaran di Indonesia
Untuk keseluruhan 2026, posisi defisit per Agustus masih berada jauh di bawah batas tersebut, yakni 0,93 persen dari PDB.
Dengan demikian, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menjalankan belanja negara hingga akhir tahun dengan tetap memperhatikan target dan ketentuan APBN 2026. (SM)
