Harga TBS Belum Stabil, Abdullah Minta Pengawasan Ketat Perusahaan Sawit: Evaluasi Izin Jika Perlu!
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyoroti dugaan permainan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan penampung dan pengolah di Provinsi Riau. Ia meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap sektor hilir industri sawit guna melindungi petani.
Hal tersebut disampaikan Abdullah pada Jumat (29/6/2026). Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah, baik Pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah kabupaten/kota se-Riau, dalam memastikan praktik usaha berjalan adil.
“Pemerintah daerah harus hadir mengawasi sektor hilir kelapa sawit, terutama perusahaan penampung dan pengolah TBS. Jangan sampai ada permainan harga yang merugikan petani,” tegas Abdullah.
Minta Perusahaan Sawit Berlaku Fair
Abdullah juga meminta seluruh perusahaan penampung dan pengolah buah sawit menjalankan usaha secara transparan dan adil tanpa mengorbankan kepentingan petani maupun daerah.
Baca: Rapat dengan Menteri Ekraf, Hendry Munief Soroti Dampak Nyata 76 MoU Bagi Pelaku Kreatif
“Perusahaan harus menjalankan usaha secara fair, tidak boleh mengorbankan petani ataupun daerah demi keuntungan sepihak,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini masih ditemukan indikasi ketidakseimbangan harga di tingkat petani, terutama ketika harga global mengalami fluktuasi.
Pemda Diminta Tegas Beri Sanksi
Lebih lanjut, Abdullah mendorong pemerintah daerah untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan, termasuk memberikan surat peringatan hingga menjadikan data pelanggaran sebagai bahan evaluasi perizinan.
“Kalau perlu berikan surat peringatan. Data perusahaan mana saja yang nakal harus dikumpulkan sebagai bahan evaluasi perizinan ke depan,” katanya.
Baca: Adam Syafaat Desak PKS di Riau Naikkan Harga Sawit, Tegaskan Tak Ada Alasan Harga TBS Petani Rendah
Kebijakan Pemerintah Pusat Diyakini Menguntungkan
Di sisi lain, Abdullah juga menanggapi kekhawatiran sejumlah pelaku usaha terhadap kebijakan terbaru pemerintah pusat di sektor sawit. Ia memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan petani maupun pengusaha.
“Kekhawatiran sektor swasta terhadap kebijakan pemerintah pusat terbaru tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah tidak akan mengorbankan petani dan pengusaha. Jika berjalan normal saya meyakini langkah pemerintah itu akan menguntungkan semua pihak,” jelasnya.
Harga TBS dan Tantangan Industri Sawit
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan di berbagai daerah, harga TBS kelapa sawit di tingkat petani masih menunjukkan fluktuasi dalam beberapa bulan terakhir. Fluktuasi Harga terbaru disebabkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap kebijakan Presiden Prabowo untuk ekspor CPO dan turunannya harus satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Sontak penurunan Harga tiba-tiba membuat para petani terkejut.
Baca: Antrian Panjang Sebabkan Kemacetan, Krisis BBM Terjadi di SPBU Bangkinang Sepekan Terakhir
Riau sendiri merupakan salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 3 juta hektare. Oleh karena itu, stabilitas harga TBS menjadi faktor krusial dalam menjaga kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit di daerah.
Dengan pengawasan yang lebih ketat serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan tata niaga sawit di Riau dapat berjalan lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
