Selain BUMD Lain, Plt Gubri Soroti BRK Syariah: Gerai Makin Banyak Pendapatan Ga Ada
KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menegaskan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberi kontribusi optimal. Khususnya bagi pendapatan ke daerah.
Rencana evaluasi itu disampaikan oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto usai melihat kondisi perusahaan milik daerah yang tak produktif. Menurutnya, keberadaan BUMD bukan beban daerah tapi harusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan,
"Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis. PT PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua, tapi enggak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya tapi struktur organisasinya makin banyak," tegas Plt Gubri SF Hariyanto kepada media beberapa waktu lalu.
Menurut SF ada ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan, menjadi masalah dasar yang harus segera dibenahi. Penambahan jabatan dan biaya operasional tanpa diiringi capaian dinilai tak sehat bagi keberlanjutan BUMD.
Baca: 11 Kesepakatan Strategis Riau–Jatim Diteken, Perkuat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
"Masalah inilah yang harus kita selesaikan permasalahannya ke depan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup," jelasnya.
Plt Gubri juga menekankan pentingnya profesionalisme para direktur BUMD dalam menjalankan amanah. Ia mengingatkan agar pimpinan perusahaan milik daerah lebih fokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan.
"Saya berharap, direkturnya dapat bekerja dengan baik. Bukan belum apa-apa, malah minta beli mobil. Kalau begitu gimana mau maju pendapatan dan hasilnya," tegasnya.
Bank Riau Kepri (BRK) Syariah juga mendapat sorotan. Menurutnya, kondisi tata kelola di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca: Pemerintah Singapura Lirik Riau dalam Pengembangan Kawasan Industri: Pemprov Sambut Baik
"Begitu juga BRKS, sampai sekarang belum jadi keluar hasil pansel. Direksinya gak ada, komisarisnya enggak ada, itu jelas salah. Ini melanggar aturan, artinya nanti kita sempurnakan dulu," kata mantan Sekda Provinsi Riau ini.
Padahal BUMD yang kantor pusatnya ada tepat di sebelah Kantor Gubernur Riau itu pernah menjadi salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah. Namun, kondisi tersebut kini mengalami penurunan tajam.
"BRK Syariah ini dulu bisa menghasilkan ratusan miliar. Bahkan sempat Rp 500 miliar pernah, sekarang cuma Rp 80 miliar," kata SF.
SF bahkan mencontohkan ketimpangan kantor BRK Syariah yang banyak. Tetapi masih belum mampu meningkatkan deviden secara maksimal untuk daerah. "Sementara gerainya banyak, tapi pendapatan gak ada. Ini perlu dikaji," ujarnya.
Baca: PHR Raih Asian Management Excellence Awards 2026 dari Asian Business Review
Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan perlunya evaluasi mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional di tubuh BRKS. Hal ini sangat perlu dilakukan, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan.
"Kemana BRKS, apa belanja operasionalnya kebesaran atau gimana. Inilah ke depan yang harus kita selesaikan," katanya.
