Hendry Munief Soroti Minimnya UMKM Bersertifikat SNI, Pemerintah Diminta Perkuat Pendampingan

KANALSUMATERA.com - MATARAM – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA, menyoroti masih rendahnya jumlah produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan data yang ada UMKM yang sudah bersertifikat SNI belum mencapai 1 persen.

Hal tersebut disampaikan Hendry Munief saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin-Selasa (10-11 Agustus 2026).

Menurut Hendry, standardisasi produk merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dan IKM. Sertifikasi SNI dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang produk UMKM dan IKM masuk ke pasar yang lebih luas.

Padahal, pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menyediakan berbagai bentuk fasilitasi pengujian dan sertifikasi SNI bagi UMKM dan IKM. Salah satunya melalui program SNI Bina UMK yang menyasar usaha dengan tingkat risiko rendah.

Hendry menilai rendahnya jumlah UMKM bersertifikat SNI tidak bisa hanya dilihat dari sisi kemauan pelaku usaha. Ada sejumlah persoalan di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Baca: Poktan Kesepakatan Bersama Tegaskan Legalitas Pengelolaan Lahan Eks Ationg, Bantah Isu Penolakan

"Kita punya jutaan UMKM dengan produk yang sangat beragam dan potensial. Tetapi kalau yang sudah memenuhi dan mendapatkan sertifikasi SNI masih di bawah satu persen, berarti ada persoalan yang harus kita selesaikan bersama, bukan hanya dibebankan kepada pelaku UMKM," ujar Hendry Munief.

Fasilitas Pengujian Masih Menjadi Tantangan

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian serta kantor layanan teknis di berbagai daerah.

Menurut Hendry, akses terhadap fasilitas pengujian menjadi faktor penting karena pelaku UMKM membutuhkan layanan yang dekat, mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan produk yang mereka hasilkan.

Keterbatasan fasilitas tersebut berpotensi membuat proses pengujian menjadi lebih panjang dan menambah biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha.

Baca: 11 Kesepakatan Strategis Riau–Jatim Diteken, Perkuat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

"Jangan sampai UMKM yang berada di daerah harus menghadapi biaya dan waktu yang besar hanya untuk mendapatkan layanan pengujian. Infrastruktur standardisasi juga harus hadir lebih dekat dengan sentra-sentra UMKM," katanya.

Selain fasilitas, biaya dan proses pendampingan teknis juga menjadi tantangan. Bagi sebagian pelaku usaha mikro dan kecil, proses memenuhi persyaratan teknis hingga memperoleh sertifikasi membutuhkan waktu, pengetahuan dan biaya yang tidak sedikit.

Karena itu, Hendry mendorong agar pendampingan dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, bukan hanya sebatas sosialisasi.

Banyak UMKM Masuk Kategori Risiko Rendah

Hendry juga menilai terdapat faktor regulasi yang membuat tingkat kepemilikan SNI pada UMKM terlihat masih rendah.

Baca: PHR Raih Asian Management Excellence Awards 2026 dari Asian Business Review

Sebagian besar produk UMKM masuk dalam kategori usaha atau produk dengan risiko rendah yang belum diwajibkan atau mandatory untuk memiliki SNI.

Artinya, bagi sebagian pelaku UMKM, sertifikasi SNI belum menjadi kewajiban regulasi sehingga penerapannya masih bergantung pada kesadaran, kebutuhan pasar dan kemampuan masing-masing pelaku usaha.

Menurut Hendry, kondisi tersebut perlu dipahami dalam melihat angka adopsi SNI UMKM.

Namun demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu memberikan insentif dan pendampingan agar semakin banyak UMKM secara sukarela meningkatkan standar produknya.

"Kalau sebagian besar UMKM berada pada kategori risiko rendah dan belum diwajibkan ber-SNI, maka pemerintah harus membangun insentif agar mereka melihat standardisasi sebagai kebutuhan dan peluang pasar, bukan sekadar kewajiban," jelasnya.

Baca: Putra Sulung Pemilik RAPP Sukanto Tanoto Borong Aset Properti di Singapura: S$ 160 juta!

Selain faktor fasilitas, biaya dan regulasi, Hendry Munief menyoroti masih belum meratanya informasi mengenai standardisasi dan sertifikasi produk di kalangan UMKM.

Tidak semua pelaku usaha mengetahui standar yang harus dipenuhi, mekanisme pengujian, lembaga yang dapat memberikan layanan, maupun program pemerintah yang dapat dimanfaatkan.

Pemerintah Diminta Sederhanakan Proses SNI

Hendry mendorong pemerintah bersama DPR RI terus mengevaluasi kebijakan dan mekanisme standardisasi agar proses pengujian serta sertifikasi dapat berlangsung lebih cepat, murah dan mudah.

Menurutnya, standardisasi tidak boleh menjadi beban baru bagi UMKM. Sebaliknya, SNI harus menjadi instrumen untuk membantu produk lokal meningkatkan kualitas dan memperluas pasar.

Baca: Hutama Karya Operasikan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi Hingga 22 Januari 2026

"Proses uji mutu dan sertifikasi harus dibuat lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah diakses UMKM. Jangan sampai standar yang seharusnya meningkatkan daya saing justru dipersepsikan sebagai hambatan bagi pelaku usaha kecil," katanya.

Hendry menegaskan, peningkatan jumlah UMKM yang memenuhi standar nasional harus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas.

Dengan produk yang memenuhi standar dan memiliki kualitas yang konsisten, UMKM akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern, rantai pasok industri, pengadaan pemerintah maupun pasar ekspor.

"Kita ingin UMKM bukan hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga naik kelas. Salah satu indikator UMKM naik kelas adalah produknya memiliki kualitas yang terukur, memenuhi standar dan semakin dipercaya pasar," ungkapnya.