Dorong UMKM Naik Kelas, Hendry Munief Minta Badan Standarisasi Permudah Akses Sertifikasi
KANALSUMATERA.com - Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam proses sertifikasi produk.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama BSN dan sejumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang digelar hari ini, Rabu (17/07/2025).
Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, proses sertifikasi seperti SNI, PIRT, BPOM, hingga sertifikasi halal masih menjadi tantangan besar bagi para pelaku UMKM. Padahal, kemudahan akses terhadap sertifikasi merupakan syarat penting agar produk mereka bisa bersaing dan masuk ke pasar modern.
“Bagaimana mungkin UMKM bisa tumbuh dan berkembang kalau proses sertifikasinya saja masih rumit? Banyak yang terhambat hanya karena tidak punya BPOM, sertifikasi halal, atau SNI,” ujarnya.
Baca: Produk Unggulan Kampar Unjuk Gigi di APKASI Otonomi Expo 2026, Bidik Pasar Nasional
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar LPK saat ini justru lebih fokus pada perusahaan besar, sementara kebutuhan UMKM belum mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 65 juta, keberpihakan terhadap sektor ini menjadi sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Target pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Prabowo tentu harus kita capai bersama. Tapi itu tidak mungkin tanpa kolaborasi konkret untuk memperkuat sektor UMKM,” sambung anggota Komisi VII tersebut.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya laporan dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi meski telah mengajukan sejak tahun 2022. Legislator asal PKS itu menekankan perlunya perbaikan dari sisi waktu dan mekanisme, agar sertifikasi tidak lagi menjadi hambatan yang menghalangi UMKM untuk berkembang.
“Saya berharap BSN dan LPK punya program yang betul-betul berpihak dan responsif. Jangan sampai yang kecil makin tertinggal hanya karena proses birokrasi yang berbelit,” pungkasnya. (rls)
