Perjuangkan Stabilitas Harga Kelapa, Komisi II DPRD Riau Sambangi Kementerian Pertanian
KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tepatnya ke Direktorat Jenderal Perkebunan, pada Selasa, 15 Juli 2025. Kunjungan ini terkait perlunya standarisasi dan stabilisasi harga kelapa.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Adam Syafaat, bersama Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, Anggota Komisi II DPRD Riau Siti Aisyah dan Kepala Dinas Perkebunan Riau Syahrial Abdi. .
Kehadiran rombongan DPRD Riau disambut langsung oleh Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan, Dedy Aminata, SE, M.Sc
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Riau menyampaikan aspirasi masyarakat Riau, khususnya petani kelapa, terkait perlunya standarisasi dan stabilisasi harga kelapa. Saat ini, harga kelapa yang fluktuatif dinilai sangat merugikan petani, terutama di wilayah sentra kelapa seperti Indragiri Hilir dan Pelalawan.
Baca: Sensus Ekonomi 2026 Masih Berlangsung, BPS Minta Warga Tak Menolak Petugas
“Alhamdulillah kita dapat kabar baik, InsyaAllah ke depan harga kelapa bisa mencapai Rp5.000 per butir. Hal ini berdasarkan kajian yang sedang disusun Kementerian Pertanian bersama simulasi yang juga disiapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Mohon doa dan dukungan masyarakat Riau,” kata Adam Syafaat setelah pertemuan.
Politisi PKS itu mengungkapkan bahwa akan ada pembangunan tiga pabrik kelapa baru di Riau yang akan dikelola oleh BUMN. Keberadaan pabrik ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam peningkatan harga kelapa dan memberi nilai tambah yang signifikan bagi petani.
Pemerintah pusat juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peremajaan dan perbaikan kebun kelapa di Riau. Hal ini sejalan dengan posisi Riau sebagai provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan luas kebun kelapa yang paling dominan secara nasional.
Dalam pertemuan itu, Adam juga menyuarakan harapan agar petani kelapa mendapat perhatian khusus melalui program-program pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa (BPDPK). Bentuk perhatian itu antara lain melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak petani kelapa, bantuan replanting atau peremajaan kebun, distribusi pupuk, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Baca: KKP Perkuat SDM Koperasi Nelayan Merah Putih, Fokus Tingkatkan Profesionalisme Pengelola
“Kebun kelapa kita perlu dijaga dari berbagai ancaman, seperti tenggelam akibat pasang laut, abrasi, dan serangan penyakit seperti hawar kuning daun. Maka kita berharap bantuan nyata dari pusat bisa segera direalisasikan,” tegas Adam.
Komisi II menegaskan akan terus mengawal upaya standarisasi harga dan revitalisasi kebun kelapa ini sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat sektor perkebunan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Riau.
