Muhammadiyah Dorong Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Tauhid dan Kolaborasi
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Muhammadiyah mendorong penguatan kemandirian ekonomi umat sebagai bagian dari penerapan nilai tauhid dalam kehidupan. Upaya tersebut dinilai membutuhkan kerja bersama, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi berbagai elemen umat. Sabtu (26/09/2026).
Dewan Pakar Lembaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LP UMKM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Euis Amalia, mengatakan kemandirian ekonomi tidak semata berkaitan dengan persoalan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi nilai keimanan.
Menurut Euis, persoalan kemiskinan tidak seharusnya dipandang sebagai kondisi yang tidak dapat diubah. Ia menilai diperlukan ikhtiar bersama untuk membangun kemampuan ekonomi umat secara berkelanjutan.
Baca: Hendry Munief: Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata
“Kemandirian umat itu adalah bagian dari keimanan kita. Jadi, tauhid kita harus direfleksikan dari bagaimana kemampuan kita membuat kemandirian umat,” papar Euis.
Ia menjelaskan, membangun ekonomi umat tidak bisa hanya mengandalkan usaha perorangan. Penguatan kelembagaan dan jaringan antarelemen umat diperlukan agar potensi ekonomi dapat berkembang lebih luas.
Baca: Kampar Perkuat Digitalisasi Keuangan dan Akses Fintech untuk UMKM
Lima Prinsip Ekonomi Berkemajuan
Euis menghubungkan gagasan kemandirian ekonomi dengan konsep Islam Berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah. Menurutnya, konsep tersebut menempatkan tauhid sebagai landasan dalam membangun peradaban, sekaligus mendorong ijtihad dan tajdid.
“Islam Berkemajuan adalah Islam yang memberikan pencerahan, Islam yang membangun peradaban, Islam yang berkelanjutan, dan Islam yang rahmatan lil alamin,” tegasnya.
Baca: Subsidi Energi 2027 Dipangkas, Anggaran BBM dan LPG 3 Kg Jadi Rp131,39 Triliun
Dalam pembangunan ekonomi umat, terdapat lima prinsip yang ditekankan, yakni tauhid dan amanah, membangun budaya produktif bukan konsumtif, keadilan, kolaborasi, serta keberlanjutan.
Kelima prinsip tersebut diarahkan agar aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Baca: Utang Whoosh Jadi Sorotan, Kemenkeu Pastikan Pengalihan Saham Masih Berproses
UMKM Jadi Bagian Penting Penguatan Ekonomi Umat
Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Euis menyebut tantangan UMKM tidak berhenti pada persoalan modal.
Pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari legalitas dan sertifikasi, kapasitas manajerial, kesenjangan digital, akses pasar hingga persoalan rantai pasok.
Baca: Pengembangan Hortikultura Kampar Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia,” jelas Euis.
Karena itu, peningkatan kapasitas UMKM dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usaha mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Baca: Mengapa Purbaya Dicopot? Ini Alasan di Balik Reshuffle Menkeu oleh Prabowo
Potensi Amal Usaha Muhammadiyah Perlu Dioptimalkan
Muhammadiyah dinilai memiliki modal sosial dan kelembagaan yang cukup besar untuk mendukung penguatan ekonomi umat.
Potensi tersebut tersebar melalui berbagai amal usaha Muhammadiyah, seperti perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, pesantren hingga jaringan saudagar.
Baca: Sumatera Makin Terhubung: Jalan Tol Tembus 1.161 Km, 982 Sudah Beroperasi
Namun, Euis menilai potensi tersebut perlu dihubungkan dalam sebuah jejaring ekonomi yang lebih terintegrasi.
“Potensi ini perlu diaktualkan menjadi kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Dan ini perlu berjejaring, tidak boleh sendiri-sendiri,” tegasnya.
Baca: Sidak PT Sambu, Adam Syafaat: Industri Harus Jalan, Petani Kelapa Harus Sejahtera
Ke depan, sinergi antara lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf, industri halal dan UMKM diharapkan dapat membentuk ekosistem ekonomi umat yang semakin kuat.
Penguatan ekosistem tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. (SM)
