Muhammadiyah Dorong Kemandirian Ekonomi Umat Berbasis Tauhid dan Kolaborasi

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Muhammadiyah mendorong penguatan kemandirian ekonomi umat sebagai bagian dari penerapan nilai tauhid dalam kehidupan. Upaya tersebut dinilai membutuhkan kerja bersama, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi berbagai elemen umat. Sabtu (26/09/2026).

Dewan Pakar Lembaga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LP UMKM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Euis Amalia, mengatakan kemandirian ekonomi tidak semata berkaitan dengan persoalan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi nilai keimanan.

Menurut Euis, persoalan kemiskinan tidak seharusnya dipandang sebagai kondisi yang tidak dapat diubah. Ia menilai diperlukan ikhtiar bersama untuk membangun kemampuan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Baca: Hendry Munief: Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis, Semua Sektor Berdampak Positif bagi Masyarakat

“Kemandirian umat itu adalah bagian dari keimanan kita. Jadi, tauhid kita harus direfleksikan dari bagaimana kemampuan kita membuat kemandirian umat,” papar Euis.

Ia menjelaskan, membangun ekonomi umat tidak bisa hanya mengandalkan usaha perorangan. Penguatan kelembagaan dan jaringan antarelemen umat diperlukan agar potensi ekonomi dapat berkembang lebih luas.

Baca: Prabowo Soroti Ancaman Ekonomi, Kekayaan RI Dicuri hingga Penyelundupan

Lima Prinsip Ekonomi Berkemajuan

Euis menghubungkan gagasan kemandirian ekonomi dengan konsep Islam Berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah. Menurutnya, konsep tersebut menempatkan tauhid sebagai landasan dalam membangun peradaban, sekaligus mendorong ijtihad dan tajdid.

“Islam Berkemajuan adalah Islam yang memberikan pencerahan, Islam yang membangun peradaban, Islam yang berkelanjutan, dan Islam yang rahmatan lil alamin,” tegasnya.

Baca: Digitalisasi Bansos Dimulai, Masyarakat Bisa Daftar dan Ajukan Sanggahan

Dalam pembangunan ekonomi umat, terdapat lima prinsip yang ditekankan, yakni tauhid dan amanah, membangun budaya produktif bukan konsumtif, keadilan, kolaborasi, serta keberlanjutan.

Kelima prinsip tersebut diarahkan agar aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Baca: Pemkab Kampar Perkuat Sinergi Ekonomi Daerah Lewat RUPSLB BRK Syariah

UMKM Jadi Bagian Penting Penguatan Ekonomi Umat

Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Euis menyebut tantangan UMKM tidak berhenti pada persoalan modal.

Pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari legalitas dan sertifikasi, kapasitas manajerial, kesenjangan digital, akses pasar hingga persoalan rantai pasok.

Baca: Dekranasda Kampar Dorong Kerajinan Lokal dan UMKM Tembus Pasar Nasional

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia,” jelas Euis.

Karena itu, peningkatan kapasitas UMKM dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usaha mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Baca: Hendry Munief: Kawasan Industri Jangan Hanya Bangun Kawasan, Harus Hasilkan Ekonomi Nyata

Potensi Amal Usaha Muhammadiyah Perlu Dioptimalkan

Muhammadiyah dinilai memiliki modal sosial dan kelembagaan yang cukup besar untuk mendukung penguatan ekonomi umat.

Potensi tersebut tersebar melalui berbagai amal usaha Muhammadiyah, seperti perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, pesantren hingga jaringan saudagar.

Baca: Subsidi Energi 2027 Dipangkas, Anggaran BBM dan LPG 3 Kg Jadi Rp131,39 Triliun

Namun, Euis menilai potensi tersebut perlu dihubungkan dalam sebuah jejaring ekonomi yang lebih terintegrasi.

“Potensi ini perlu diaktualkan menjadi kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Dan ini perlu berjejaring, tidak boleh sendiri-sendiri,” tegasnya.

Baca: Utang BLBI Rp218,3 Triliun Lunas, Pemerintah Tutup Lembaran Krisis 1998

Ke depan, sinergi antara lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf, industri halal dan UMKM diharapkan dapat membentuk ekosistem ekonomi umat yang semakin kuat.

Penguatan ekosistem tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. (SM)