Pemko Pekanbaru Kembali Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Nasional

KANALSUMATERA.com - Prestasi menggembirakan kembali ditorehkan oleh Pemko Pekanbaru. Kali ini berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan penghargaan kepada DPMPTSP Pekanbaru sebagai daerah dengan Pelayanan Terpadu Sangat Baik.

Penghargaan pelayanan publik tersebut yang langsung diterima oleh Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT dari Menteri PAN-RB, Syafruddin. Penerimaan penghargaan tersebut, Wako tak sendiri. Ia juga didampingi oleh Kepala DPMPTSP, M Jamil, Kepala Disdukcapil, Baharuddin, Kabag Ortal, Multachdi dan Plt Kabag Humas, Akmal Khairi.

Sementara itu, Wako sangat gembira sekali dalam penerimaaan penghargaan sebagai salah satu daerah dalam pelayanan publik terbaik.

"Alhamdulillah melalui Kemenpan RB dengan pemberian reward kepada daerah yang melakukan pelayanan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Firdaus usai menerima penghargaan di Jakarta.

Baca: 11 Kesepakatan Strategis Riau–Jatim Diteken, Perkuat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Ia juga menyebutkan paradigma didalam pemerintah adalah bagaimana pemerintah mampu sebagai pelayanan yang terbaik.

"Semoga reward ini bisa memotivasi bagi satker-satker lainnya dan meningkatkan kembali pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat," bebernya.

Sementara itu, dalam pidato Mentri PAN-RB, Syafruddin menyampaikan fenomena pelayanan publik zaman dulu lebih kental dan mementingkan organisasi dan pemerintah dan dilakukan bertahun-tahun.

"Sekarang terjadi pergeseran dan lebih suportif bagi pengguna pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa menentukan kinerja pemerintah lebih baik di era keterbukaan," sebutnya.

Baca: Pemerintah Singapura Lirik Riau dalam Pengembangan Kawasan Industri: Pemprov Sambut Baik

Dalam pemberian penghargaan ini, evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pihaknya pada tahun 2018 dilaksanakan di 208 Kabupaten/Kota serta 34 Provinsi.

"Tujuan evaluasi yang kita lakukan ini bukan untuk menentukan benar dan salah, bukan pula untuk kompetisi kualitas pelayanan. Tetapi memberikan asistensi kekurangan menjadi lebih baik lagi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kita mengharapkan apresiasi kepada kepala daerah dalam penyelenggara pelayanan publik dan bisa di contoh bagi kepala daerah lainnya yang belum mendapatkan penghargaan," pungkasnya. mt