Pasca Moratorium Gubernur Kepri Diingatkan Agar Berhati-hati Berikan Izin Kepada Mafia Tambang

Mawardi Tombang
Sabtu, 6 Juli 2024 23:31:54

KANALSUMATERA.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi mencabut surat Gubernur nomor B/650/2/PUPP/2023 tanggal 5 April 2023 yaitu motarium perizinan tambang di Kabupaten Lingga.

Pencabutan itu tertuang dalam surat Gubernur Kepulauan Riau dengan nomor B/650/459.2/PUPP/SET-2024 sekaligus menindaklanjuti surat Bupati Lingga tertanggal 17 April 2024.

Langkah Pemprov Kepri itu mendapat apresiasi dari pengusaha setempat. Dia berharap langkah ini menjadi angin segar untuk memperbaiki sektor perizinan tambang, lebih transparan dan bebas dari tangan-tangan mafia.

"Karena itu perlu dipastikan bahwa adanya moratorium, yaitu kacau balau pemberian ijin tambang dan pengusahaan tambang harus menjadi lebih baik, transparan, bebas mafia, dn dipastikan pengusaha tambang nya bonafide," kata Iwan, salah satu pemilik izin tambang yang merupakan putera asli daerah Singkep, Kepri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Dia juga berharap pencabutan motarium ini menjadi kunci hilirisasi kesejahteraan masyarakat. Dia meminta pemerintah untuk lebih tegas memberantas para mafia tambang.

"Sejahteraan yang merata dan terutama pembangunan kabupaten Lingga maka Gubernur Anshar harus berhati-hati dan memastikan keberlangsungan agar tidak terjadi seperti apa yang terjadi dengan tambang nikel di Bangka Belitung yang di kuasai group mafia tambang yang merugikan negara ratusan triliun dan dalam proses pemeriksaan berkepanjangan di kejaksaan tinggi," tuturnya.

Terakhir, dia mengingatkan agar izin-izin baru agar diterbitkan sesuai aturan dan mengedepankan rencana kerja dan bonafiditas calon pemilik tambang.

“Jangan sampai mafia menguasai tambang kita, dan menghancurkan masa depan perekonomian kita dan merusak rencana hilirisasi pemerintah. Sudah waktu nya kita melangkah ke hilir,” pungkasnya.

Dia juga berharap dicabutnya moratorium ini maka tidak ada lagi mafia tambang di kabupaten lingga, dan serobot-menyerobot lahan tidak lagi terjadi.

Seperti diketahui, Pemprov Kepri melalui surat Gubernur Kepulauan Riau dengan nomor B/650/459.2/PUPP/SET-2024 melakukan pencabutan moratorium izin tambang di Kepri.

Keputusan tersebut dikeluarkan untuk mempedomani surat dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang nomor : PF.01/1053-200/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal Surat Tanggapan Permohonan Pertimbangan/Rekomendasi atas Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Pertambangan Minerba di Kabupaten Lingga.

Pencabutan moratorium tersebut dalam rangka mempertimbangkan Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau dimana terdapat dua pertimbangan.

Pertama, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau nomor : R-387/L.10/Gph.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penyampaian Pendapat Hukum/Legal Opinion terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Pertambangan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Kedua, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau nomor : R-83/L. 10/Gph. 1/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 hal Penyampaian Pendapat Hukum/Legal Opinion terhadap Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang baru dan Pengakhiran (Pencabutan) Moratorium Tambang di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

"Selanjutnya dalam menjalankan pelayanan perizinan dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sektor pertambangan guna memberikan kepastian investasi dan juga tertib administrasi proses perizinan pertambangan sesuai dengan mekanisme yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan perundang-undangan yang berlaku," demikian penutup dalam surat tersebut.

Lainnya
8.200 Hektar Lahan di Batam Masih Belum Diolah Investor
8.200 Hektar Lahan di Batam Masih Belum Diolah Investor
Sepatu Basket Jebol di Lapangan, Nike Rugi Rp 20,5 Tril
Harga Tiket Tinggi, Menhub: Tarif Belum Lewat Batas Ata
Bangun Konektifitas Bisnis, Kadin Aceh Anugerahi Menlu
Entertainment
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Ustadz Abdul Somad di Medan: Ngeri-ngeri Sedap Juga Kur
Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Solok Apresiasi Pelaya
Pariwara
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah
Pj Wako Apresiasi Insan Pariwisata di Pekanbaru Majukan
DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah terha
Politik
Pakai Slogan
Pakai Slogan "SUWAI", Syamsuar-Mawardi Siap Berlayar Hadapi Pilgubri 2024
Ketum Hanura OSO Antar Muhammad Umar ke Peristirahatan
KPU Kampar Umumkan Pemenang Lomba  Maskot dan Jingle P
Leisure
Desa Koto Masjid Kampar Raih Terbaik II Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Kategori Souvenir
Desa Koto Masjid Kampar Raih Terbaik II Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Kategori Souvenir
Pemprov Riau Gelar Lomba Desa Wisata, Berikut Desa Peme
Sukses di Butik dan Make Up, Fifi dan Budhitama Rambah
Viral
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Warga Besitang Meninggal Dalam Kamar Hotel Budi Baru, D
Lifestyle
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Bantu Umi Marila Janda Ana
RS Zainab Pekanbaru Hadirkan Klinik Fertilitas, Beri Ha
Daerah
Tokoh Masyarakat Riau-Kepri Minta Mendikbud Potensi Putra Daerah Pimpin LLDIKTI XVII
Tokoh Masyarakat Riau-Kepri Minta Mendikbud Potensi Putra Daerah Pimpin LLDIKTI XVII
Pasca Moratorium Izin Tambang, CBA: Izin Tambang Itu Se
PHR Kembali Buka Program Magang Kerja, Ditempatkan di J