Dewan: Pemkab Pelalawan Harus Tegas ke RAPP Terkait Pajak Lampu Jalan

KANALSUMATERA.com - Politisi Partai Hanura di DPRD Kabupaten Pelalawan menyayangkan tidak tegasnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menyikapi persoalan tunggakan PPJ Non PLN PT RAPP berkisar 34,34 miliar rupiah. Setidaknya ini tercermin dari berlarut-larutnya kasus tunggakan pajak perusahaan bubur kertas ini tahun (2013-2016) dan sampai sekarang tidak kunjung tuntas. Disisi lain kondisi keuangan pemerintah terus merosot.

"Sikap tegas harus diambil pemerintah daerah. Kalau tidak kita khawatir sikap ini akan menjadi preseden buruk di masa-masa mendatang, celakanya lagi kasus tersebut dicontoh perusahaan lain. Inikan sangat bahaya bagi pendapatan daerah pada sektor pajak, " ucap politikus Hanura Tengku Khairil.

Dan selaku wakil rakyat di parlemen kami selalu mengingatkan disetiap rapat bersama pemerintah, katanya lagi.

Lanjut Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan membidangi ekonomi, perdagangan, CSR, Pertanian serta Perkebunan ini bahwa sikap tegas bisa dilakukan tidak saja menyelamatkan keuangan daerah semata, jauh dari itu menjaga wibawa pemerintah daerah. Apalagi pemerintah memiliki Jaksa Pembela Negara dan alangkah baiknya, pihak perusahaan tersebut diseret ke pengadilan jika jalan lain di rasa tak mempan lagi.

Baca: Hendry Munief Dorong BDI Medan Bentuk Lembaga Pendidikan Vokasi untuk Wilayah Sumbagut

Kemudian terkait perbedaan hitungan PPJ Non PLN yang dilakukan pemerintah dengan sistem apresial assesment tidak sama dengan yang dilakukan perusahaan hal tersebut bisa dipahami.

"Saya pikir disini pemerintah tentu bekerja serta berpedoman pada aturan yang berlaku. Tidak mengikuti selera dan kemauan perusahaan yang ingin pajak sedikit, " ujarnya.

Sisi lain disampaikanya bahwa besaran pajak (34,34M, red) sangat berarti bagi pemerintah apalagi disaat kondisi keuangan yang terus berkurang. Dan dana pajak ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat baik pembangunan sarana sekolah maupun pembangunan gedung puskesmas.

"Bayangkan saja, dana segitu banyak bisa membangun sekolah berapa banyak. Katakanlah satu bangunan 1 M maka bisa membangun 34 sekolah, " imbuhnya seraya menambahkan bahwa jika ini diambil maka di setiap penerimaan siswa baru, tidak lagi kita bicara kekurangan ruang belajar, karena ada pembangunan baru dari pajak tersebut. nto