Dorong Peningkatan Kapasitas UMKM, Pemkab Siak Dukung Program DBS DJP Wilayah Riau.
Siak, KANALSUMATERA.com - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan para pelaku UMKM, melalui kebijakan mengelompokkan UMKM bersama dengan Koperasi dibawah satu Kementerian Koperasi dan UKM.
Perhatian khusus tersebut tidak lain sebagai wujud dukungan pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah, karena setidaknya mampu berkontribusi langsung dalam 3 peran penting dalam kehidupan masyarakat kecil.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak TS Hamzah saat membuka kegiatan Business Development Service (BDS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci di kabupaten Siak Tahun 2019, di Gedung Tengku Mahratu Kota Siak pada Rabu (11/11/19).
“Tiga peran diatas kita harapkan diantaranya dapat membantu masyarakat agar dapat keluar dari jurang kemiskinan, karena tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, karena wilayah sebarannya berada pada berbagai lokasi dan tempat, serta memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa” terang Hamzah.
Karena itu Pemerintah Kabupaten Siak kata Hamzah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyambut baik program Business Development Service (BDS) yang diinisiasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut, karena dinilai memberikan manfaat positif bagi usaha memajukan UMKM.
Baca: Bukan CSR! Koperasi BBDM Salurkan Rp 10 Juta ke 9 Wilayah di Bengkalis, Ini Penjelasannya
“Program ini perlu kita dukung bersama, karena dilaksanakan untuk membantu memperbaiki pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Siak. Kita berharap program DBS ini dapat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha dari skala mikro menjadi kecil, maupun yang kecil meningkat menjadi menengah, hingga membantu memperluas akses permodalan UMKM,” ungkap mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu.
Sekda Hamzah juga berharap upaya pembinaan UMKM ini kedepan dapat dilaksanakan oleh lebih banyak pihak dan sektor, melalui sinergi dan kolaborasi dalam mendorong peningkatan atau pengembangan usaha UMKM di Negeri Istana.
“Kita juga berharap kedepan program ini tidak hanya menyentuh UMKM yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit saja, namun juga menyentuh UMKM dengan bidang usaha lainnya, misalnya di Kabupaten Siak yang sedang giat-giatnya memajukan pariwisata, memerlukan peran UMKM dibidang ekonomi kreatif yang maju dan mampu bersaing. Karena tanpa ekonomi kreatif, multiflier effect dari pariwisata yang kita harapkan sulit untuk diwujudkan,” harapnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wilayah Riau Edward Hamonangan Sianipar mengatakan, Program Business Development Services atau pengembangan bisnis bersama, kehadirannya untuk mendorong serta menyiapkan dalam bentuk bantuan bagi para petani Sawit yang akan di selenggarakan di Tahun 2020. Karena berdasarkan data yang diterimanya dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Riau, untuk perkebunan penambahan jumlah nasabah mencapai lebih 100 ribu orang.
"Penambahan jumlah nasabah ini disiapkan untuk menampung dana program replanting yang akan di siapkan BPDPKS, melalui proposal yang diajukan oleh kelompok tani. Sesuai aturannya, dana tersebut akan langsung di transfer kerekening bapak dan ibu,"ungkapnya.
Baca: Hendry Munief Kunjungi UMKM Pinaloka di Siak, Manfaatkan Komoditas Lokal sebagai Produk Unggulan
Ia juga berharap setelah pemerintah pusat mengucurkan dana tersebut pihaknya akan melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, dengan mengembangkan pola untuk penyuluh pembinaan agar kwalitas perkebunan kelapa sawit akan semakin baik.
Hadir pada acara itu Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Edward Hamonangan Sianipar, Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci Rizal Fahmi, sejumlah anggota DPRD, anggota Forkompinda, pimpinan instansi vertikal, Kepala KP2KP Siak Sri Indrapura Jefrinaldi, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Siak.
Selain itu sejumlah pihak turut menjadi narasumber dalam kegiatan, diantaranya Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, perwakilan dari Bank BRI Riau, Direktur PT Permodalan Siak, Para Camat, Lurah dan Penghulu di Kabupaten Siak, para pengurus koperasi sawit, para petani atau pekebun kelapa sawit se kabupaten Siak. man
