Bapenda Pekanbaru Capai Angka Rp 506 Miliar PAD Sektor Pajak di Tahun 2018

Islami
Jumat, 4 Januari 2019 20:19:56
Zulhelmi Arifin

KANALSUMATERA.com - Dipenghujung tahun 2018 lalu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru tidak tercapai.

Dimana target yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebesar Rp847 miliar, Namun Bapenda hanya mampu mencapai PAD Pajak tersebut sebesar Rp506 miliar.

"Tutup tahun 2018 penerimaan Rp506 miliar," kata Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin.

Namun Zulhelmi menyebut bahwa jumlah itu naik dibanding penerimaan sepanjang tahun 2017 lalu. "Ada kenaikan sekitar Rp9 miliar dari tahun sebelumnya, yakni Rp496 miliar," katanya.

Baca: Hendry Munief Dorong BDI Medan Bentuk Lembaga Pendidikan Vokasi untuk Wilayah Sumbagut

Lanjutnya, penerimaan terbesar ada di Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan (BPHTB) Rp143 miliar. Kemudian Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp101 miliar.

"Pajak hotel Rp94 miliar dan PBB Rp66 miliar, kalau sama denda Rp6 miliar sekitar Rp72 miliar," jelasnya.

Sementara itu, diketahui juga bahwa Bapenda Kota Pekanbaru sudah memasang 175 unit tapping box. Ditemukan banyak pengusaha yang tidak jujur membayar pajak.

"Kita temukan restoran dan hotel ada selisih bayarnya (pajak, red)," ujar pria yang akrab disapa Ami ini.

Kata dia, Bapenda sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang tempat usahanya terdapat selisih bayar pajaknya dari sebelum dipasang tapping box. Meski tidak merinci, jumlah tempat usaha yang dimaksud cukup banyak.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, lumayan banyak. Sekarang kita dalam proses pemeriksaan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, selisih pembayaran pajak sejak dipasang tapping box dengan sebelum ada tapping box, mencapai Rp2 juta sampai Rp3 juta tiap bulan.

"Ada juga yang Rp100 juta. Makanya Tapping box ini sangat bermanfaat," ungkapnya.

Lanjutnya, Bapenda terus lakukan pemasangan tapping box. Ia menargetkan, tahun ini memasang 2.000 unit. Ia mengakui, ada penolakan pemasangan tapping box dari pengusaha. Bagi yang menolak ini, akan dikenakan sanksi oleh Bapenda.

"Pertama pasti surati mereka, menyampaikan secara persuasif. Kedua kita tempel di tempat wajib pajak itu jika mereka masih menolak. Ketiga kalau yang kita tempel itu dicopotnya kita langsung cabut izinnya, sampai mereka membayar pajak-pajaknya," pungkasnya. kominfo/iin

Lainnya
Allhamdulilah Harga Pinang Kering di Riau Naik Jadi Rp10.667 per Kg
Allhamdulilah Harga Pinang Kering di Riau Naik Jadi Rp10.667 per Kg
Menikmati Sate Maranggi, Bamsoet Dorong Kuliner Indones
Tenaga Pengawas Proyek Tambang di Indonesia Kurang
Harga Tiket Tinggi, Menhub: Tarif Belum Lewat Batas Ata
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Entertainment
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Industri Film Nasional
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Industri Film Nasional
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Ustadz Abdul Somad di Medan: Ngeri-ngeri Sedap Juga Kur
Global
Kuba Diembargo AS, BKSAP DPR Desak Kemenlu Beri Dukungan Diplomatik di Forum Internasional
Kuba Diembargo AS, BKSAP DPR Desak Kemenlu Beri Dukungan Diplomatik di Forum Internasional
China  Bangun 'Hong Kong' Baru Tak Jauh dari Indonesia
Tenda Haji di Mina Siap, Menhaj Klaim Hemat Rp 180 M
Daerah
Insan Pers Antusias Mengikuti Pemaparan Industri Hulu Migas dari SKK Migas-KKKS APGWI
Insan Pers Antusias Mengikuti Pemaparan Industri Hulu Migas dari SKK Migas-KKKS APGWI
Bupati Zukri  dan Tim Patroli Tinjau Kebakaran Lahan T
Melihat Keindahan Lindok Alam Kampar, Cocok untuk Berba
Nasional
DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah
DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah
BKSAP DPR Kutuk Serangan Israel ke Markas Unifil yang T
Sosialisasi Empat Pilar di Marpoyan Damai, Hendry Munie
Hukum
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lo
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto