Adam Syafaat Desak PKS di Riau Naikkan Harga Sawit, Tegaskan Tak Ada Alasan Harga TBS Petani Rendah
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, H. Adam Syafaat, MA, meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) di Riau segera menaikkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan ketetapan pemerintah. Desakan ini muncul di tengah keluhan petani terkait rendahnya harga sawit di tingkat lapangan.
Adam menegaskan, tidak ada alasan rasional bagi PKS untuk terus menekan harga TBS petani, terlebih di saat kondisi harga minyak sawit global masih menunjukkan tren positif.
"Harga TBS harus kembali mengacu pada ketetapan pemerintah. Jangan sampai petani menjadi pihak yang dirugikan karena kebijakan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar sebenarnya," tegas Adam Syafaat, Sabtu (31/5/2026).
Menurutnya, kebijakan ekspor yang saat ini berlaku tidak memiliki korelasi langsung terhadap penurunan harga TBS di tingkat petani. Oleh karena itu, praktik pembelian di bawah harga yang ditetapkan dinilai tidak dapat dibenarkan.
Baca: Rapat dengan Menteri Ekraf, Hendry Munief Soroti Dampak Nyata 76 MoU Bagi Pelaku Kreatif
Adam juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan harga. Ia mendorong adanya tindakan tegas terhadap PKS yang tidak mematuhi aturan.
"Perusahaan yang masih menurunkan harga sawit tanpa dasar yang jelas harus diberikan sanksi tegas. Mulai dari peringatan, penghentian operasional sementara, hingga pencabutan izin usaha apabila terbukti melanggar ketentuan," ujarnya.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, dalam Rapat Koordinasi bersama pelaku industri sawit nasional di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada 29 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono menegaskan bahwa harga minyak sawit global saat ini berada dalam kondisi yang baik, sehingga tidak ada alasan kuat bagi turunnya harga TBS di tingkat petani.
Baca: Harga TBS Belum Stabil, Abdullah Minta Pengawasan Ketat Perusahaan Sawit: Evaluasi Izin Jika Perlu!
"Kementerian Pertanian akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Jika terbukti melakukan pelanggaran, izin usaha perusahaan yang bersangkutan dapat dicabut," tegas Sudaryono.
Pemerintah juga meminta seluruh pihak untuk aktif melakukan pengawasan terhadap praktik pembelian TBS oleh PKS, guna memastikan harga yang diterima petani tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adam Syafaat berharap langkah tegas dari pemerintah pusat dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi petani sawit di Riau. Dengan demikian, petani dapat menikmati harga yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi pasar global yang masih menguntungkan.
Kata Kunci: harga sawit Riau, harga TBS terbaru, PKS Riau, harga kelapa sawit 2026, petani sawit Riau, DPRD Riau, kebijakan harga TBS, minyak sawit global.
