Pemkab Karimun akan Ganti Mitan Subsidi dengan Non Subsidi Mulai April 2019

Amar
Kamis, 14 Maret 2019 10:52:28
Yosli, Kadisperidagkop, UKM, dan ESDM Kabupaten Karimun

KANALSUMATERA.com - Pemerintah Kabupaten Karimun segera mengganti minyak tanah (mitan) bersubsidi dengan non subsidi pada awal April 2019 mendatang.

Saat ini sudah 70 persen minyak tanah bersubsidi yang ditarik. Namun meski demikian Pemerintah akan memasukkan minyak tanah non subsidi untuk Karimun.

Dengan masuknya minyak tanah non subsidi tersebut guna mengantikan minyak tanah subsidi yang diterik pemerintah daerah Kabupaten Karimun pasca program konversi minyak tanah ke gas LPG pada akhir 2018 lalu.

Kepala Dinas Perdangangan Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli dilansir batamtoday mengatakan, untuk minyak tanah non subsidi tersebut harganya lebih tinggi dari minyak tanah bersubsidi yang ada sebelumnya di Kabupaten Karimun.

Baca: Produk Unggulan Kampar Unjuk Gigi di APKASI Otonomi Expo 2026, Bidik Pasar Nasional

"Untuk harga nanti Pertamina yang akan menetapkan. Kemungkinan diatas harga minyak tanah non subsidi di Batam yang berkisar Rp13.000 hingga Rp14.000. Sebab akan dihitung biaya transportasi dan Batam itu wilayah FTZ," terang Yosli belum lama ini.

Sebab menurut dia, selain dari rumah tangga para pedagang kecil juga masih membutuhkan minyak tanah. Dan juga para nelayan sangat tergantung dengan minyak tanah. Maka minyak tanah non subsidi perlu didatangkan guna menghindari kelangkaan minyak tanah di lapangan.

"Ini harus cepat didatangkan, pasalnya masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan dan dari mereka ada yang belum menggunakan LPG," katanya.ks

Terkait
Operasi Pasar Murah Pemprov Riau Sambangi Kampar, Pekanbaru, dan Dumai, Ini Jadwal Lengkapnya
Operasi Pasar Murah Pemprov Riau Sambangi Kampar, Pekanbaru, dan Dumai, Ini Jadwal Lengkapnya
Nobar Piala Dunia TVRI Lampung Jadi Ajang Promosi Efekt
Anggota DPR Hendry Munief Minta Pemerintah Amankan Rant
Hendry Munief Dorong Pemerataan Desa Wisata, Naikkan St
Lainnya
Sensus Ekonomi 2026 Masih Berlangsung, BPS Minta Warga Tak Menolak Petugas
Sensus Ekonomi 2026 Masih Berlangsung, BPS Minta Warga Tak Menolak Petugas
Ekonomi Riau Tumbuh 4,75 Persen, Sektor Nonmigas Jadi M
Harga TBS Belum Stabil, Abdullah Minta Pengawasan Ketat
Harga TBS Sawit di Riau Naik Rp.150, Berikut Rinciannya
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Bengkalis
DPRD Bengkalis Setujui Digitalisasi Tiket Penyeberangan Ro-Ro
DPRD Bengkalis Setujui Digitalisasi Tiket Penyeberangan Ro-Ro
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Hukum
Ricuh Demo 27 Agustus di Jakarta, 322 Orang Diamankan dan 1 Warga Tewas
Ricuh Demo 27 Agustus di Jakarta, 322 Orang Diamankan dan 1 Warga Tewas
Karhutla Riau Kian Mengkhawatirkan, Roni Agustian Minta
Polisi Dalami Dugaan Dana Kelompok Anarko Berkedok Kegi
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan