Pemerintah Pusat Disebut Gagal Faham Tentang Hak Kelola Teritorial Batam
KANALSUMATERA.com - Beredarnya issue bahwa pemerintah pusat berencana hapus Badan Pengelola (BP) Batam, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Tak terkecuali beberapa pengamat.
Seperti dari Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartarti menilai, pemerintah telah gagal paham mengurus Batam sebagai kawasan industri. Hal itu disampaikannya usai kebijakan maju-mundur pengelolaan Batam.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembubaran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresiden, Rabu (12/12). Menurut Jokowi, pembubaran BP Batam demi mengatasi persoalan dualisme otoritas dengan Pemerintah Kota Batam terkait perizinan usaha di Batam.
Namun, tak berselang lama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengklarifikasi isu pembubaran BP Batam. Kepala Bagian Humas Kemenko Perekonomian Hermin Esti Setyowati mengatakan pemerintah hanya merombak susunan kepengurusan lembaga yang dipegang oleh Lukita Dinarsyah Tuwo digantikan secara ex-officio oleh Walikota Batam.
"Orang itu gagal paham. Batam tidak bisa disamakan dengan kawasan industri biasa, seperti Karawang. Dari dulu, berbagai fasilitas diberikan ke Batam supaya Batam bisa berperan sebagai motor industri Indonesia. Batam itu strategis, kawasan perdagangan bebas," ujar Enny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/12).
Baca: BI Bali Perluas Pasar UMKM Wastra dan Kerajinan Lewat KKI
Kendati demikian, ia membenarkan bahwa dualisme otoritas memang terjadi di Batam. Namun, itupun bukan karena kelembagaan BP Batam yang mendapat kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang, alokasi lahan, termasuk penguasaannya.
Enny menyebutkan dualisme otoritas terjadi karena otonomi di Batam yang mencampur-adukkan antara kegiatan ekonomi dan politik. Contoh, peruntukan Batam sebagai free trade zone atau kawasan perdagangan bebas yang kemudian disulap menjadi wilayah berpenduduk dengan pengembangan properti.
"Jangan lupa, Batam sudah ada sebelum otonomi daerah lahir, pembentukan Kepulauan Riau sebagai provinsi. Kalau mau dikembalikan ke roh asalnya, khusus kegiatan ekonomi. Penduduk yang ada di Batam pun cuma support kegiatan ekonomi. Untuk kepentingan negara. Jadi bukan untuk properti, seperti yang saat ini ramai ditawarkan," imbuh Enny.
Cabut UU dan Revisi PP
Jika pemerintah ingin mengubah status Batam saat ini, maka Enny mengingatkan agar pemerintah meminta persetujuan DPR. Tidak hanya itu, undang-undang terkait dan payung hukum di bawahnya juga harus dicabut dan direvisi.
Baca: Bos Baru BGN Sidak Dapur MBG Dini Hari, Pastikan Kualitas Makanan dan Kebersihan Terjaga
Seperti, UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
"Jadi, tidak bisa pemerintah tiba-tiba cabut, bubarkan BP Batam begitu saja. Single authority perlu, tetapi harus bebas dari kepentingan politik. Kalau ex-officio walikota kan itu ada kepentingan politiknya juga, karena atasnya pemda. Pemda itu bawa kepentingan politik," tandas Enny.
Hingga saat ini, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo masih enggan mengomentari kebijakan pemerintah tersebut.
